GREENRIVERNETWORK — Anggaran pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada 2024 akan didanai dari APBD, kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito menyatakan bahwa banyak anggaran digunakan secara tidak efisien.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025), Tito menyatakan, “Prioritas kita adalah dari APBD sendiri, karena kita paham karena kadang-kadang banyak yang tidak efisien di APBD tersebut.”
Tito menyatakan bahwa APBD digunakan tidak efisien. Di antaranya, dia menyatakan, ada uang makan sebesar Rp 51 miliar setiap tahun.
Dia menyoroti masalah uang untuk perjalanan dinas dan makan. Misalnya, ada daerah yang menghabiskan 51 miliar rupiah setahun untuk makanan, yang dibagi 12 berarti 4 miliar rupiah per bulan. Jika kita dalami lagi dalam satuan terkecil, ini tidak efisien.
Dengan cara yang sama, wilayah yang melakukan perjalanan dinasnya sangat besar. Selain itu, pemeliharaan perawatan yang sangat tinggi, yang sebetulnya banyak yang disederhanakan,” tambahnya.
Sebab itu, kata dia, dana PSU diupayakan dari APBD. Dia mengatakan jika APBD benar-benar tidak mampu, maka akan menggunakan APBN.
Tito menyatakan bahwa untuk PSU Pilgub Papua, dia telah menyetujui untuk menggunakan APBD. Namun, dia menyatakan bahwa dua daerah, Pilbup Pasaman dan Pilbup Boven Digoel, masih kekurangan dana dari PSU.
Menurutnya, “Boven Digoel ini kalau ditanyakan kepala daerah pasti tidak mampu tolong silahkan dari APBN. Tetapi ketika sudah dibedah anggaran mereka satu-satu, banyak sekali tidak efisien.”
Dia juga menambahkan, “Ini yang kami lakukan turun dan membedah anggaran mereka. Belanja operasional yang tidak perlu dan lainnya dikurangi.”
SUMBER DETIKNEWS.COM : Mendagri Tegaskan PSU Pakai APBD, Singgung Banyak Anggaran Tak Efisien