5 Respons Berbagai Pihak Terkait Wapres Gibran yang Disebut Bakal Berkantor di Papua

GREENRIVERNETWORK — Jakarta – Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka ditugaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi pembangunan sekaligus melakukan evaluasi atas berbagai persoalan di Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra saat Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2024 pada Rabu 2 Juli 2025

Menko Yusril pun telah mengklarifikasi. Menurut Yusril, pernyataannya mengenai penugasan Wapres Gibran dalam percepatan pembangunan Papua yang disampaikan adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang. Bukan ditujukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal berkantor di sana.

Meski begitu, beragam respons muncul dari berbagai pihak terkait Wapres Gibran Rakabuming Raka yang telah disebut bakal berkantor di Papua.

Salah satunya dari Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan. Menurut dia hal itu bagus, namun jika dimaknai secara politik, wacana itu akan dibaca berbeda.

“Secara normatif itu bagus-bagus saja, artinya pemerintah pusat benar-benar serius ingin mengawal pembangunan Papua, dengan adanya representasi Presiden Prabowo Subianto melalui Wapres Gibran yang berkantor di Papua. Namun, secara politik kita bisa membacanya dengan sangat berbeda,” kata Iwan seperti dikutip dari keterangan tertulis diterima, Rabu 9 Juli 2025.

Kemudian, Anggota Komisi III DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti rencana tersebut dan mempertanyakan niatan untuk berkantor di sana.

“Ya kan tugas dari wapres itu apa harus ke Papua?,” kata dia.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyatakan, jika Wapres Gibran tetap ingin berkantor di Papua, fokus utamanya seharusnya pada penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah tersebut.

Wapres Gibran pun juga telah angkat bicara. Menurut Gibran, sebagai bagian dari pembantu Presiden Prabowo, dirinya mengaku siap ditempatkan di mana saja. Bahkan untuk berkantor di Papua.

1. Pengamat Sebut Ada Makna Politik Berbeda

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan bersuara soal kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendapatkan penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu percepatan pembangunan Papua dan akan berkantor di sana. Menurut dia hal itu bagus, namun jika dimaknai secara politik, wacana itu akan dibaca berbeda.

“Secara normatif itu bagus-bagus saja, artinya pemerintah pusat benar-benar serius ingin mengawal pembangunan Papua, dengan adanya representasi Presiden Prabowo Subianto melalui Wapres Gibran yang berkantor di Papua. Namun, secara politik kita bisa membacanya dengan sangat berbeda,” kata Iwan seperti dikutip dari keterangan tertulis diterima, Rabu 9 Juli 2025.

Sebagai pengamat politik, Iwan melihat hal ini dapat ditafsirkan bahwa Gibran akan dijauhkan dari pusaran politik nasional.

“Kita analogikan saja misalnya pejabat atau ASN atau TNI-Polri di sana diasosiasikan atau diberi tugas khusus bagi prajurit yang baru masuk,” ujar Iwan.

Namun demikian, lanjut Iwan, jika Gibran benar berkantor di sana dan mampu membuktikan kapasitasnya dalam membangun ekonomi dan sosial masyarakatnya maka bukan tidak mungkin namanya akan bersinar pada tahun politik mendatang. Tetapi jika sebaliknya, maka peluang tersebut akan semakin kecil.

“Jika bisa menunjukkan hasil yang positif, misalnya pembangunan ekonomi, sosial dan keamanan di saya indeksnya menunjukkan kemajuan yang signifikan, secara tidak langsung nilai gibran di 2029 nanti akan semakin tinggi. Namun, kalau sebaliknya justru stagnan dan tidak membawa perubahan apapun, nama Gibran tidak akan melejit,” dia menandasi.

2. Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Sebut Harus Fokus Urusi Masalah HAM

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana berkantor di Papua untuk mengawasi percepatan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan di wilayah tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti rencana tersebut dan mempertanyakan niatan untuk berkantor di sana.

“Ya kan tugas dari wapres itu apa harus ke Papua?,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 9 Juli 2025.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyatakan, jika Wapres Gibran tetap ingin berkantor di Papua, fokus utamanya seharusnya pada penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah tersebut.

“Kalau saya sempat sampaikan, lebih baik kita bentuk desk khusus Papua yang menyangkut urusan-urusan HAM,” tegas Andreas.

3. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Sebut Masalah Papua Butuh Penanganan Cepat

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, menyampaikan apresiasi atas rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua. Menurutnya, Papua memang butuh perhatian khusus pemerintah.

“Ini langkah strategis dan patut diapresiasi. Dengan berkantor di Papua, Wapres Gibran bisa lebih dekat dengan persoalan masyarakat dan langsung turun tangan jika ada permasalahan yang perlu penanganan cepat,” ujar Indrajaya dalam keterangan persnya, Rabu 9 Juli 2025.

Indrajaya menilai, penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan layanan pendidikan, dan akses kesehatan yang merata.

“Papua butuh perhatian yang berkelanjutan, bukan hanya simbolik. Kehadiran wakil presiden secara langsung di sana bisa menjadi simbol sekaligus langkah nyata bahwa negara hadir untuk semua warganya, termasuk saudara-saudara kita di Papua,” terang dia.

Menurut politisi asal Dapil Papua Selatan, selain pembangunan fisik dan infrastruktur, pemerintah juga harus memberi prioritas pada pembangunan manusia dan kualitas hidup masyarakat Papua.

Dengan adanya kantor wakil presiden di sana, koordinasi lintas kementerian dan lembaga pun diyakini akan lebih efektif dalam merespons kebutuhan daerah secara cepat dan tepat.

“PKB mendukung penuh upaya-upaya pemerintah yang menunjukkan keberpihakan kepada daerah-daerah tertinggal, termasuk Papua. Ini adalah langkah awal yang harus diikuti dengan kebijakan konkret dan keberlanjutan,” bebernya.

Indrajaya juga meminta Gibran untuk memberikan perhatian khusus kepada empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Yaitu, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Pemerintah harus melakukan pemantauan secara serius terhadap pengembangan empat provinsi tersebut.

4. Mendagri Tito Tegaskan Tak Harus Berkantor Langsung

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut akan berkantor di Papua untuk mengawasi percepatan pembangunan sekaligus melakukan evaluasi atas berbagai persoalan di wilayah tersebut.

Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Gibran tidak harus berkantor langsung di Papua, meski telah ditugaskan Presiden untuk mengoordinasikan penanganan isu-isu strategis di sana.

“Setahu saya dalam undang-undang itu, tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan. Secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh Badan Eksekutif ini,” kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juli 2025.

Menurut UU Otonomi Khusus Papua, lanjut Tito, Gibran bertugas mengkoordinasikan percepatan pembangunan di Papua, sama seperti tugas Wapres ke-13 Ma’ruf Amin.

Sementara untuk pengawasan atau eksekusi di lapangan, menurut Tito akan ada Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang akan ditunjuk oleh Presiden.

“Badan Eksekutif nanti, ini yang mungkin akan ditentukan oleh Bapak Presiden. Ditunjuk oleh Bapak Presiden, Badan itu, Kepala Badan. Badan Eksekutif itu. Dan nanti dia akan membentuk ada semacam deputi-Deputinya juga. Tujuannya evaluasi untuk mempercepat pembangunan Papua,” pungkasnya.

5. Wapres Gibran Tegaskan Siap Ditugaskan di Mana Pun

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi wacana berkantor di Papua. Diketahui, wacana itu muncul usai adanya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra terkait fokus pemerintah untuk penanganan sejumlah masalah di Bumi Cendrawasih.

Menurut Gibran, sebagai bagian dari pembantu Presiden Prabowo, dirinya mengaku siap ditempatkan di mana saja. Bahkan untuk berkantor di Papua.

“Sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan di mana pun kapan pun dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya kita siap. Misalnya Kepres nya belum keluar pun kita sudah siap kapan pun,” kata Gibran kepada awak media, seperti dikutip Rabu 9 Juli 2025.

Gibran menjelaskan, penugasan khusus untuk Wakil Presiden terkait sejumlah permasalahan di Papua bukan hal baru. Sejak zaman Wakil Presiden sebelumnya, hal itu sudah ada.

Menurut dia, tim dari Sekretariat Wakil Presiden pun juga sudah sering ditugaskannnya ke Papua, seperti ke Sorong atau pun Merauke untuk melihat pelajar di sana, membantu mengirimkan laptop untuk kegiatan belajar mengajar dan memeriksa kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jadi nanti atur waktu saja dan saya sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden saya siap untuk ditugaskan kemana pun di mana pun, kan ini melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma’ruf Amin untuk masalah Papua,” beber dia.

Eks Wali Kota Solo ini pun tidak mau ambil pusing soal lokasi berkantor. Dia mengaku sangat fleksibel untuk bertempat di mana pun, mulai dari Jakarta, IKN hingga Papua.

“Bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa tengah. Kita dimana pun jadikan kantor karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah harus sering berdialog,” ungkapnya.